LPPM Unsil : "Informasi KKN hanya dari website LPPM, bukan dari yang lain."

 

(Senin, 11/12) Gedung Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Siliwangi menjadi pusat informasi mahasiswa untuk Kuliah Kerja Nyata (KKN).  Sumber Foto: Rosi.

GemercikNews-Tasikmalaya, Senin (11/12) tengah hangat kerisauan dari mahasiswa perihal informasi KKN yang simpang siur tentang pembagian kelompok. Ditemui di ruangannya, Pak Agus sebagai salah satu staff dari Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Siliwangi menegaskan bahwa “Panduan informasi itu hanya dari website lppm.unsil.ac.id, bukan dari yang lain. Dari yang lain abaikan saja.” 

Ada sebanyak 2158 mahasiswa yang mendaftar Kuliah Kerja Nyata (KKN) Periode 2017/2018. Jumlah tersebut bukan hanya dari angkatan 2015 saja dan masih ada angkatan atas yang mengikuti KKN, sekitar 20an orang. Pihak LPPM mengatakan bahwa semester sekarang masih menerima mahasiswa yang mengambil 25 sks dengan KKN, “Ya, kalau tidak kami terima juga beresiko tinggi karena yang mengambil 25 sks itu ada 1000an lebih. Maka untuk semester sekarang masih diperbolehkan untuk mengikuti, karena waktunya yang mepet juga. Namun untuk selanjutnya, mahasiwa harus mengontrak 24 sks itu sudah termasuk KKN, karena sudah ada kebijakannya.”

Disinggung mengenai koordinasi dengan fakultas, “Ya memang sepenuhnya ada di LPPM.” Menimbulkan tidak selarasnya informasi yang di dapat mahasiswa, terbukti saat perbedaan memilih jumlah kontrak sks. Pihak LPPM juga mengaku belum memulai set kelompok karena masih ada 2 fakultas yang belum masuk data DPL (Dosen Pembimbing Lapangan)-nya. 

Menurut Pak Agus, pihak LPPM sudah merencanakan ada 108 desa untuk KKN. “Kalau wilayah itu sekitaran Kabupaten Tasikmalaya, semua Kabupaten seperti Manonjaya, Cineam dan paling jauhnya ke Cipatujah.” 

Mengenai sistem pembagian kelompok sendiri, Pak Agus menegaskan pihak LPPM dan UPTTIK akan secepatnya mensetting kelompok setelah data DPL sudah lengkap dan masuk semua. Beliau hanya meminta terus pantau saja website lppm karena akan tertera tanggal dan waktu pemilihan di sana. “Minggu sekarang atau minggu depan, lah.” Ujarnya sembari menegaskan bahwa pemilihan kelompok dilakukan di simkkn.unsil.ac.id 

Sistem pembagian kelompok memang mahasiswa dipersilahkan untuk memilih sendiri kelompok yang diinginkan, namun dalam penentuannya bagaimana kuota dalam kelompok tersebut. Jika satu kelompok sudah terisi dengan jurusan yang sama dan memenuhi kuota maka sitem otomatis menolak, harus mencari kelompok/desa yang lain. Jumlah kuota satu jurusan per kelompok itu sesuai dengan banyaknya kuota jurusan tersebut, misalkan jika jurusan manajemen berjumlah lebih dari 108 orang maka ada kemungkinan ada 2 orang jurusan manajemen di satu kelompoknya. Mengenai Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) itu 1 DPL akan membimbing 2 kelompok yang desanya berdekatan.

Pak Agus sendiri berharap KKN kali ini dapat sesuai jadwal agar tidak merembet pada jadwal kuliah juga. “Workshop pembekalan itu dimulai tanggal 3 dan 4, kemungkinan terdapat dua gelombang karena banyaknya mahasiswa yang mengikuti KKN kali ini. Pemberangkatan itu sama-sama pada hari Jum’at, tanggal 5 Januari dan diperkirakan akan selesai awal Februari.”

Perihal tentang informasi dan sistem pemilihan kelompok, beberapa mahasiwa terlihat berbeda pendapat. Bismi N.K (Ilmu Politik 2015) mengaku termakan informasi yang simpang siur, “Kan waktu KKN ini sudah dekat ya, harusnya ada kepastian agar info ini tidak simpang siur, jadi banyak yang istilahnya tuh kena PHP. Sudah ada yang menunggu, kan bahkan sampai tadi malam saja banyak yang menunggu sampai jam 12, pas dibuka eh ternyata belum bisa.” Bismi juga mengaku menyetujui sistem pembagian kelompok agar dapat memilih daerah yang dekat atau jauh sesuai mahasiswa namun tetap diseimbangkan dan disetting lagi oleh sistem agar merata di setiap daerah.

Berbeda dengan Bismi, Nadhira S. (Ilmu Politik 2015) mengaku tidak setuju dengan sistem siapa cepat dia dapat. “Kalau sistemnya yang cepet-cepetan itu saya tidak setuju, soalnya nanti sistemnya jadi berebut gitu, mau disini, disitu kita berebut sama yang lain, terus kalau kita gak dapet nanti malah kemana kan. Jadi menurut saya lebih baik dari sistemnya saja langsung semua, jadi sudah ditentuin semuanya dari desa, kelompok dan lain-lainnya.” (rrs/)