GemercikNews – Tasikmalaya (17/9) Aliansi Bem Kota Tasikmalaya kembali mengadakan aksi di Gedung DPRD Kota Tasikmalaya. Dengan mengerahkan sekitar 200 orang mahasiswa, berakomodasikan sepeda motor dan sebuah mobil bak terbuka, massa aksi dikawal oleh pihak kepolisian dari titik pemberangkatan hingga usai.
Sekitar pukul 09.30 WIB massa memulai aksi dengan orasi dan pembacaan beberapa tuntutan yang dimaksud. Kemudian massa memasuki Ruang Rapat Paripurna Gedung DPRD dan mengusir seluruh pihak keamanan dari kepolisian maupun Satpol PP dari dalam ruangan. Sehingga audiensi dilaksanakan dengan disaksikan oleh pihak mahasiswa dan para perwakilan dewan saja.
Audiensi dimulai pembacaan kembali dan penandatanganan nota kesepakatan oleh Presiden Mahasiswa Unsil, Hilma Fanniar Rohman selaku perwakilan aliansi dan Ketua DPRD, Agus Wahyudin, SH., MH. Ketidakhadiran Walikota Tasikmalaya yang turut diundang dalam aksi ini, menuai kekecewaan dari massa aksi mengingat terdapat salah satu pembahasan mengenai sosok walikota tersebut.
“Kita merasa ketika Pak Wali dipanggil berarti ada sesuatu yang tidak beres di Tasikmalaya dan kita coba mengingatkan Pak Wali kalau beliau harus amanah. Sampai hari ini memang belum ada kekuatan tetap yang mengatakan Pak Wali bersalah, tetapi secara psikologis ini sudah membuktikan bahwa ada masalah besar di Tasikmlaya sampe-sampe tidak datang,” ujar Faniar.
Satu persatu permasalahan yang terdapat di Tasikmalaya disampaikan oleh massa. Tuntutan agar pemerintah terus menekan angka dollar seminim mungkin dan memperkuat nilai rupiah sekuat-kuatnya, serta menegaskan penegakan supermasi hukum menjadi poin utama dari aksi dengan agenda reformasi ini. Efesiensi anggaran agar lebih digunakan untuk kepentingan pendidikan, seperti permasalahan guru honorer yang sempat dibahas dalam aksi memperingati hari pendidikan nasional sebelumnya serta keinginan agar adanya perpustakaan kota yang lebih representatif.
Isu-isu sosial pun turut disampaikan; gepeng (gelandangan dan pengemis) yang terutama adalah anak kecil, prostitusi, serta persoalan preman yang merupakan keluhan titipan langsung dari para pedagang di Pasar Pancasila. Ada pula permasalahan dalam bidang kesehatan seperti keluhan-keluhan dari para pengguna BPJS mulai dari pelayanan rumah sakit hingga masih harusnya membayar biaya obat yang seharusnya sudah dihandle oleh BPJS atau kurangnya persediaan obat, masalah sanitasi dan pengairan serta kurangnya dokter spesialis mata di Kota Tasikmalaya.
“Kenapa terjadi problem seperti ini di rumah sakit? Karena memang ada keterlambatan dari pusat untuk membayar BPJS ke rumah sakit di Kota Tasikmalaya, ini hampir empat bulan pusat belum bayar. Juga piutang RSUD Dr. Soekarjo, diantaranya ke Kabupaten Tasik sampai sekarang belum dibayar beberapa tahun. Sampai barulah kemarin adanya dana talang atas izin BPJS Pusat dan bunganya ditanggung oleh BPJS Pusat. Memang perlu penataan, mudah-mudahan satu tahun ke depan RSUD Dr. Soekarjo ini sehat kembali,” tukas salah satu perwakilan dewan.
Massa juga meminta transparansi APBD Kota Tasikmalaya, perhatian lebih bagi forum komunikasi diniyyah Tasikmalaya, penataan PKL dan perbaikan rekayasa lalu lintas. Audiensi akan berlanjut pada pertemuan dengan Dinas Sosial dan Satpol PP pada Senin, 24 September 2018 serta penagihan bukti kinerja nyata 30 hari mendatang. (Lailatul Badriah)
No comments:
Post a Comment